Berita Publik

Published on March 24th, 2020 | by HUMAS JAKPUS

0

Polres Jakarta Pusat Sosialisasikan Stop Gratifikasi

Polres Jakarta Pusat – Gratifikasi dilingkungan Polri semakin mendapatkan perhatian masyarakat, menimbulkan dampak yang dapat menurunkan citra Polri dan kepercayaan masyarakat.

Gratifikasi harus ditangani dengan baik karena dapat menyebabkan ketidak profesionalan pegawai negeri pada Polri ( anggota / PNS Polri ) dalam melaksanakan tugas.

Pemahaman gratifikasi merupakan hal penting bagi anggota Polri dan PNS Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas harkamtibmas, gakum, perlindungan, pengayoman & pelayanan masyarakat, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana korupsi akibat dari gratifikasi.

Perlu adanya komitmen dari seluruh anggota Polri dan PNS Polri agar tidak menerima atau memberikan gratifikasi, sebagai wujud dari pakta integritas Polri dan PNS Polri.

Sanksi bagi anggota Polri dan PNS Polri :
1. Pasal 12 huruf a PP No. 1 tahun. 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, disebutkan : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap bertugas dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 13 ayat (1) huruf a Perkap No. 14 tahun. 2011., disebutkan : melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan atau gratifikasi.

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi dalam pasal 12 b dirumuskan sebagai berikut :
1. setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan :

a Yang nilainya Rp. 10.000.000.- atau lebih ,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

10. Yang nilainya kurang dari R 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

11. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Share This:


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑