Rabu , 13 September 2017 pukul 16.00 WIB, berlangsung Giat Diskusi P..." /> Pengamanan Diskusi Publik Peringatan 33 Tahun Tragedi Tanjung Priok di Kantor Kontras – POLRES METROPOLITAN JAKARTA PUSAT

Berita Publik

Published on September 14th, 2017 | by HUMAS JAKPUS

0

Pengamanan Diskusi Publik Peringatan 33 Tahun Tragedi Tanjung Priok di Kantor Kontras

Rabu , 13 September 2017 pukul 16.00 WIB, berlangsung Giat Diskusi Publik Peringatan 33 Tahun Tragedi Tanjung Priok di Kantor Kontras Jl.Kramat II no.07 Kwitang ,Senen Jakarta Pusat , jumlah massa ± 30 orang, penanggung jawab Mesy.

Thema : “Perpu Ormas Datang , Kasus Tanjung Priok Terkenang”.

*Nara Sumber* :

1.Risky Argama (PSHK).
2.Daud Berueh (Keluarga Korban Tragedi T.Priok).
3.Armin Fransiska ( Akademisi)
4.Yati Adriyani (Kontras).

Pada pukul .16.20 wib giat dimulai dengan *pembahasan mengenai Perpu Ormas dan Kerangka Hukum ttg Masyarakat Sipil dalam bingkai Negara Hukum* oleh :

*RIZKI ARGAMA (PSHK)* SBB :

▪Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan pembahasan peraturan Pemerintahan pengganti UU nomor 2 Tahun 2017 ttg perubahan atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut PERPU ORMAS tuntas pada Akhir Oktober 2017,pada sidang ini DPR harus memutuskan apakah akan setuju atau tidak.

▪Perpu Ormas ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 yang diyakini terkait rencana Pemerintah membubarkan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

▪Sebelumnya Menkopolhukam (Wiranto) mengeluhkan rumitnya mekanisme pembubaran Organiasi Kemasyarakatan yang sebelumnya diatur UU no.17 tahun 2013 pembubaran harus lewat persidangan di Pengadilan .

▪Tak lama disahkan Perpu Ormas UU no 2 ,HTI Resmi dicabut pada tanggal 19 Juli 2017 dan dinyatakan bubar oleh Pemerintah dengan alasan prmbubaran HTI :

1.HTI tidak berperan positif dalam pembangunan Nasional .
2.Aktifis HTI mencederai Tujuan,Prinsip dan Karakter Pancasila serta UUD 45.
3.HTI menimbulkan Keresahan Masyarakat dan dapat mengancam Keamanan serta membahayakan Persatuan Negara.

▪Kerangka Hukum yang mengatur kegiatan sosial di Indonesia dibagi 2 basis : BASIS ANGGOTA (Perkumpulan Berbadan Hukum) DAN TIDAK BASIS ANGGOTA (Yayasan).

▪Ormas sering disalah artikan sebagai organisasi Masyarakat atau organisasi Massa padahal sesuai judul UU Ormas merupakan Organisasi Kemasyarakatan.

▪Pembubaran yang dilakukan versi UU nomor 2 yang dilakukan tanpa Proses Peradilan maupun tanpa peringatan ataupun tanpa ditanya dulu ini negara kita kembali ke Mekanisme Orde Baru ini merupakan kemunduran besar di Negara kita.dan disini memakan korban organisasi HTI .

*DAUD BERUEH (Keluarga Korban Tragedi Tanjung Priok)* sbb :

▪Ayah saya seorang TNI pada waktu itu ditangkap dan dipenjarakan 8 tahun .

▪Ayah saya waktu itu sebagai ketua rektor sekolah tinggi di Tanjung Priok .

▪Waktu itu ada Tablig Akbar yang secara bersamaan ada kendaraan anggota yang terbakar lalu terdapat 4 orang jamaah yang berniat menolong malah ditangkap dan dipenjarakan.situasi masih kondusif bahkan selesai Tablig Akbar Jamaah dengan tertib berjalan kaki yg bermaksud meminta rekan mereka untuk dibebaskan karna tidak bersalah akan tetapi malah dihadang oleh Pasukan Angkatan Udara yaitu Arhanud dan selanjutnya ada tembakan tembakan disitulah banyak korban termasuk tokoh Agama Tanjung Priok yang meninggal ditempat termasuk Ayah saya yang mengikuti Tablig .

▪Setelah itu Bp.Tri soetrisno memerintahkan untuk membersihkan darah darah yg berceceran dan korban memakai alat pemadam kebakaran.

*ARMIN FRANSISKA (AKADEMISI)*sbb :

▪Hak Asasi manusia selalu menjadi Agenda Politik.
contoh : Jokowi dengan berbagai Aliansinya berjanji akan menyelesaikan segala kasus melanggar Ham pada waktu Pilpres.

▪Persoalan dari waktu Rezim Soeharto sampe sekarang masih ada yaitu Korupsi.karena Korupsi selalu berhubungan para penguasa.

▪Reformasi Aparat Negara Polri dan TNI atau contoh :
1).Militer persoalan pelanggaran didalamnya sampai sekarang sangat susah untuk di usut dan keterbukaan tentang masalah Kemiliteran itu gak ada.

2).Mengenai Aparatur Kepolisian harusnya tugasnya pada persoalan apapun yaitu mengamankan kegiatan sampai selesai berjalan dengan aman ,bukan untuk pembubaran suatu kegiatan apalagi kegiatannya mengenai aspirasi Rakyat atau Masyarakat.

*MESY (Kontras)* sbb :

▪Dari Segi sistematika Perpu Ormas menghapus 19 Pasal dan mengubah 6 ketentuan yang ada di dalam UU Ormas dan Perpu Ormas menambahkan 1 bab tentang ketentuan Pidana.adapun masalah yang terkandung di dalam Perpu Ormas sebagai berikut :

1.Tak memenuhi unsur kegentingan memaksa.

2.Pembubaran Sepihak.

3.Penerapan asas Contrarius Actus yang tidak tepat.

4.Potensi Salah Tafsir oleh Penegak Hukum.

Pada pukul 17.45 wib ,Giat Diskusi Publik Peringatan 33 Tahun Tragedi Tanjung Priok di Kantor Kontras Jl.Kramat II no.07 Kwitang ,Senen Jakarta Pusat dinyatakan selesai,situasi aman terkendali.

Humas Polres Metro Jakarta Pusat

Share This:


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑